Panduan Lengkap PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas pekerjaan atau jabatan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sejak 2024, penghitungannya menggunakan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata) berdasarkan PMK 168/2023.
📖 Definisi & Dasar Hukum
PPh Pasal 21 adalah mekanisme pemotongan pajak di sumber — artinya pemberi kerja yang berkewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh atas penghasilan pegawainya.
Dasar Hukum:
- UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh)
- UU HPP No. 7 Tahun 2021 (perubahan tarif)
- PMK 168/PMK.03/2023 (metode TER, berlaku 2024)
- PER-16/PJ/2016 (teknis pemotongan)
🎯 Subjek Pajak PPh 21
Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21:
- Pegawai tetap – gaji bulanan rutin
- Pegawai tidak tetap – upah harian, mingguan, satuan
- Penerima pensiun dari mantan pemberi kerja
- Bukan pegawai – tenaga ahli, freelancer, artis, atlet
- Dewan komisaris/direksi yang bukan pegawai tetap
- Peserta program pensiun yang melakukan penarikan dana
🔢 Metode TER (2024–sekarang)
PMK 168/2023 memperkenalkan Tarif Efektif Rata-rata (TER):
- Jan–Nov: PPh = Bruto × TER bulanan (lihat tabel)
- Desember: PPh = PPh tahunan progresif – PPh Jan-Nov
- Tabel TER dibagi 3 kategori: A (TK), B (K), C (K/I)
- Tarif TER berkisar 0%–15% bergantung besaran bruto
Keuntungan TER: lebih sederhana karena cukup 1 tarif per bulan tanpa menghitung norma laba atau biaya jabatan bulanan.
⚠️ Perbedaan Jan–Nov vs Desember
| Aspek | Jan–Nov | Desember |
|---|
| Metode | TER (tarif efektif) | Progresif (5–35%) |
| Dasar hitung | Bruto bulan itu | Total setahun |
| Kredit pajak | Tidak ada | PPh Jan–Nov dikreditkan |
| Hasil bisa negatif? | Tidak | Ya (lebih bayar → kembalikan) |
📈 Tarif Progresif PPh OP (untuk Desember)
| PKP Setahun | Tarif | Pajak Lapisan Ini |
|---|
| s.d. Rp 60 juta | 5% | Maks Rp 3.000.000 |
| Rp 60 jt – Rp 250 jt | 15% | Maks Rp 28.500.000 |
| Rp 250 jt – Rp 500 jt | 25% | Maks Rp 62.500.000 |
| Rp 500 jt – Rp 5 miliar | 30% | Maks Rp 1.350.000.000 |
| Di atas Rp 5 miliar | 35% | Tidak terbatas |
📅 Kewajiban Pemberi Kerja
| Kewajiban | Batas Waktu |
|---|
| Setor PPh 21 | Tanggal 10 bulan berikutnya |
| SPT Masa PPh 21 | Tanggal 20 bulan berikutnya |
| Bukti Potong A1 (pegawai) | Paling lambat 1 Februari (untuk SPT OP) |
| SPT Tahunan PPh 21 | Akhir Februari (untuk pemberi kerja) |
❓ FAQ PPh Pasal 21
Mengapa PPh Desember bisa jauh lebih besar dari bulan biasa? ▼
Di Desember, perusahaan menghitung total PPh setahun menggunakan tarif progresif dari total penghasilan neto setahun. Lalu dikurangi total PPh yang sudah dipotong Jan-Nov (TER). Selisihnya bisa besar karena TER bulanan umumnya sedikit lebih rendah dari rata-rata tarif progresif efektif tahunan, terutama untuk penghasilan di kisaran tarif 25%-30%.
Bagaimana jika karyawan bergabung di pertengahan tahun? ▼
Untuk TER (Jan–Nov), dihitung normal berdasarkan bruto bulan itu. Untuk Desember, total penghasilan yang dihitung hanya sejak bulan bergabung. PTKP tidak diprorata – tetap menggunakan PTKP penuh setahun. PPh yang sudah dipotong oleh pemberi kerja sebelumnya perlu dikonfirmasi melalui bukti potong untuk rekonsiliasi.
Apa itu biaya jabatan dan bagaimana pengaruhnya? ▼
Biaya jabatan adalah pengurang penghasilan neto bagi pegawai tetap sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 500.000/bulan atau Rp 6.000.000/tahun. Ini merupakan pengurang yang otomatis diberikan kepada semua pegawai tetap tanpa perlu membuktikan biaya aktual. Biaya jabatan hanya dihitung pada rekonsiliasi Desember.
Apakah THR dan bonus dikenai PPh 21 terpisah? ▼
Dengan metode TER, THR dan bonus digabungkan ke dalam penghasilan bruto bulan diterima. Ini dapat meningkatkan tarif TER efektif bulan itu secara signifikan karena bruto menjadi lebih besar. Berbeda dengan metode lama di mana THR dihitung tersendiri dengan tarif progresif.