Kalkulator pajak kendaraan bermotor paling lengkap — hitung PKB tahunan, biaya balik nama (BBNKB), SWDKLLJ, PNBP STNK/BPKB, hingga denda terlambat bayar secara otomatis dan akurat.
✅ Cek inbox Anda!
Pilih jenis perhitungan, masukkan data kendaraan Anda, dan kalkulator akan menghitung total kewajiban pajak kendaraan secara otomatis — mulai dari PKB tahunan, BBNKB balik nama, hingga denda keterlambatan.
* NJKB ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga pasaran umum. Tarif mengacu pada DKI Jakarta sebagai acuan umum.
Infografis berikut merangkum seluruh komponen, tarif, dan alur pembayaran pajak kendaraan di Indonesia dalam satu tampilan.
Pajak Kendaraan Bermotor, atau lazim disingkat PKB, merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB tergolong sebagai pajak daerah provinsi, artinya pendapatannya masuk ke kas pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan diatur dalam kerangka hubungan keuangan pusat-daerah.
Dasar hukum PKB saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan UU No. 28 Tahun 2009. Setiap provinsi kemudian menetapkan tarif pastinya melalui Peraturan Daerah (Perda) masing-masing, dengan batas maksimum yang telah ditetapkan UU HKPD.
Ketika Anda membayar di loket Samsat, nominal yang tercantum di STNK sebenarnya terdiri dari beberapa komponen berbeda. Memahami masing-masing komponen membantu Anda mengetahui untuk apa uang yang Anda bayarkan.
Pajak utama atas kepemilikan kendaraan. Dihitung dari NJKB × tarif PKB. Bersifat progresif jika memiliki lebih dari 1 kendaraan.
Pajak atas peralihan hak kepemilikan kendaraan. Dibayar saat membeli kendaraan baru (12%) atau balik nama kendaraan bekas (1%).
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dikelola PT Jasa Raharja. Dasar klaim asuransi kecelakaan. Dibayar bersamaan PKB tahunan.
Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk penerbitan STNK tahunan (Rp100–200 ribu) dan BPKB setiap 5 tahun (Rp225–375 ribu).
Berikut ringkasan tarif PKB berdasarkan UU HKPD dan implementasinya di beberapa provinsi besar:
| Kepemilikan | Tarif Maks. (UU HKPD) | DKI Jakarta | Jawa Barat | Jawa Timur | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendaraan ke-1 | 1,2% | 2% | 1,75% | 1,5% | Tarif PKB normal |
| Kendaraan ke-2 | 6% (maks.) | 2,5% | 2,25% | 2% | Progresif berlaku |
| Kendaraan ke-3 | 3% | 2,75% | 2,5% | Progresif | |
| Kendaraan ke-4 | 3,5% | 3,25% | 3% | Progresif | |
| Kendaraan ke-5+ | 4% | 3,75% | 3,5% | Progresif tertinggi |
Menghitung PKB pada dasarnya sederhana. Anda perlu mengetahui dua hal utama: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan tarif PKB yang berlaku di daerah Anda.
Budi Santoso memiliki mobil sedan Toyota Camry dengan NJKB Rp280.000.000. Ini kendaraan pertama Budi, berdomisili di DKI Jakarta (tarif 2%).
Sari Dewi memiliki 2 unit sepeda motor. Motor Honda PCX kedua dengan NJKB Rp32.000.000 dikenai tarif progresif kendaraan ke-2 sebesar 2,5% (DKI Jakarta).
Setiap 5 tahun, selain membayar pajak tahunan, pemilik kendaraan juga wajib membayar biaya tambahan untuk penggantian pelat nomor dan penerbitan ulang BPKB.
BBNKB adalah pajak yang wajib dibayar saat terjadi peralihan kepemilikan kendaraan. Ada dua kondisi yang membedakan tarif BBNKB:
Raka Pratama membeli Toyota Fortuner baru seharga Rp550.000.000. Biaya BBNKB yang harus dibayar:
Hana Wijaya membeli Honda CR-V bekas dengan harga Rp280.000.000. Biaya balik nama yang harus dibayar:
Terlambat membayar pajak kendaraan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Denda dihitung secara proporsional dari pokok PKB dan SWDKLLJ yang belum dibayar.
Anton Nugraha terlambat membayar pajak motor Honda Vario-nya selama 5 bulan. PKB pokok Rp450.000, SWDKLLJ Rp35.000.
Saat ini ada beberapa cara untuk membayar pajak kendaraan tahunan yang bisa Anda pilih sesuai preferensi:
Cara klasik dengan datang ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) terdekat. Bawa STNK asli, KTP asli, dan BPKB asli (untuk perpanjangan 5 tahunan). Antrean bisa panjang di akhir bulan atau menjelang batas waktu.
Banyak Samsat kini membuka gerai di mal, minimarket, atau pos polisi dengan sistem drive-through, sehingga Anda tidak perlu turun dari kendaraan.
Aplikasi resmi Korlantas Polri yang memungkinkan pembayaran pajak tahunan secara online. Tersedia untuk iOS dan Android. Kendaraan harus terdaftar terlebih dahulu dan tidak dalam status blokir.
Tokopedia, Gojek (GoPay), OVO, DANA, Shopee, dan berbagai platform e-commerce sudah menyediakan fitur pembayaran pajak kendaraan yang terhubung langsung ke Samsat daerah.
Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikenakan PKB sebesar 0,5% dari NJKB, lebih rendah dari tarif umum. Ini merupakan pengecualian yang diatur dalam UU HKPD.
Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk angkutan umum berplat kuning dikenakan PKB yang lebih rendah, besarannya tergantung Perda provinsi masing-masing. Di DKI Jakarta, angkutan umum dikenakan tarif 0,5%.
Kendaraan yang digunakan untuk ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan sosial keagamaan, dan kendaraan Korps Diplomatik Negara Asing diberikan pengecualian atau keringanan PKB sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.
Rangkuman jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan tata cara pembayaran pajak kendaraan.
Berikut peraturan perundang-undangan dan regulasi resmi yang menjadi dasar hukum pengenaan, tarif, dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia.
Mengatur besaran PNBP untuk penerbitan STNK tahunan, STNK 5 tahunan, BPKB, dan pengesahan dokumen kendaraan bermotor.
Dasar hukum utama PKB dan BBNKB sebagai pajak daerah provinsi; mengatur tarif maksimum PKB (1,2% kepemilikan pertama, s.d. 6% progresif), tarif BBNKB (12% baru, 1% bekas), serta ketentuan pemungutannya.
Mengatur kewajiban registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penerbitan STNK dan BPKB, serta dasar hukum SWDKLLJ sebagai sumbangan wajib pemilik kendaraan.
Perda DKI Jakarta yang mengatur tarif dan tata cara pemungutan BBNKB di wilayah DKI Jakarta, termasuk objek, subjek pajak, dan tata cara penghitungan BBNKB kendaraan baru maupun bekas.
Dasar hukum awal pembentukan sistem dana pertanggungan kecelakaan yang kemudian berkembang menjadi SWDKLLJ dan dikelola oleh PT Jasa Raharja.
Dasar hukum pengelolaan dana asuransi kecelakaan lalu lintas, termasuk mekanisme klaim SWDKLLJ yang berhak diterima korban kecelakaan di jalan raya.
Mengatur metode penetapan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB, termasuk klasifikasi kendaraan dan tata cara Gubernur menetapkan NJKB sesuai harga pasaran umum setiap tahun.