Cara Menghitung PPh Badan — Rumus & Simulasi
Perhitungan PPh Badan mengikuti mekanisme self-assessment. Berikut rumus PPh Badan dan langkah-langkah perhitungannya dari laba komersial hingga PPh terutang.
Rumus Pasal 31E UMKM ≤ Rp50 M
PKP Fasilitas = PKP × (4,8 M ÷ Omzet)
PKP Non-Fasilitas = PKP − PKP Fasilitas
PPh Fasilitas = PKP Fasilitas × 11%
PPh Non-Fasilitas = PKP Non-Fasilitas × 22%
PPh Terutang = Fasilitas + Non-Fasilitas
Jika omzet ≤ Rp4,8 M: seluruh PKP dikenai tarif 11%.
Rumus PPh Badan Tarif Umum 22%
Laba Komersial
+ Koreksi Fiskal Positif
− Koreksi Fiskal Negatif
= Neto Fiskal
Neto Fiskal
− Kompensasi Kerugian
= PKP (Penghasilan Kena Pajak)
PKP × 22% = PPh Badan Terutang
* Berlaku untuk omzet ≥ Rp50 Miliar
Rumus PPh Final 0,5%
PPh Final = 0,5% × Peredaran Bruto
Tidak perlu koreksi fiskal
* Berlaku untuk omzet ≤ Rp4,8 M/tahun (PP 55/2022)
Rumus PT Tbk 19%
PKP × 19% = PPh Badan Terutang
Insentif go public
* Berlaku untuk PT Tbk dengan ≥40% saham diperdagangkan di bursa
Contoh Perhitungan PPh Badan
Contoh 1 — UMKM Pasal 31E (Omzet Rp10 M)
Omzet Rp 10 M, PKP Rp 800 juta
| PKP Total | Rp 800.000.000 |
| PKP Fasilitas (4,8M/10M × 800M) | Rp 384.000.000 |
| PKP Non-Fasilitas | Rp 416.000.000 |
| PPh Fasilitas × 11% | Rp 42.240.000 |
| PPh Non-Fasilitas × 22% | Rp 91.520.000 |
| PPh Badan Terutang | Rp 133.760.000 |
Contoh 2 — PT Umum (Omzet ≥ Rp50 M, Tarif 22%)
| Omzet | Rp 75.000.000.000 |
| Laba Komersial | Rp 1.500.000.000 |
| Koreksi Fiskal (+) | + Rp 50.000.000 |
| PKP | Rp 1.550.000.000 |
| Tarif × 22% | × 22% |
| PPh Badan Terutang | Rp 341.000.000 |
FAQ — Perhitungan PPh Badan
Apa itu PPh Badan dan siapa yang wajib membayar?
PPh Badan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang wajib membayar adalah PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha di Indonesia.
Berapa tarif PPh Badan terbaru 2026?
Tarif PPh Badan terbaru 2026: (1) 11%/22% untuk UMKM dengan omzet ≤ Rp50 M (Pasal 31E). (2) 22% untuk badan umum dengan omzet ≥ Rp50 M (PT, CV, Koperasi). (3) 0,5% dari peredaran bruto untuk UMKM dengan omzet ≤ Rp4,8 M per tahun (PPh Final PP 55/2022). (4) 19% untuk PT Tbk yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek.
Apa perbedaan tarif PPh Badan 22% dengan Pasal 31E?
Tarif 22% adalah tarif normal yang berlaku untuk WP Badan dengan omzet ≥ Rp50 M. Fasilitas Pasal 31E memberikan pemotongan tarif 50% (menjadi 11%) untuk bagian PKP yang berasal dari peredaran bruto ≤ Rp4,8 M, khusus bagi WP Badan dengan total omzet ≤ Rp50 M. Penghematan bisa mencapai puluhan juta rupiah per tahun.
Apa koreksi fiskal positif dan negatif dalam perhitungan PPh Badan?
Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang menambah laba kena pajak karena biaya tidak diakui secara fiskal. Contoh: biaya entertainment tanpa daftar nominatif, biaya natura/kenikmatan, biaya sanksi pajak, sumbangan yang tidak memenuhi syarat. Koreksi fiskal negatif mengurangi laba kena pajak. Contoh: penghasilan yang sudah dikenai PPh final, dividen dari anak perusahaan dalam negeri (kepemilikan ≥25%).
Apakah UMKM bisa memilih antara PPh Final 0,5% dan tarif normal 22%?
Ya. UMKM dengan omzet ≤ Rp4,8 M/tahun dapat memilih antara PPh Final 0,5% dari peredaran bruto (PP 55/2022) atau tarif normal 22%/Pasal 31E dari laba bersih. PPh Final 0,5% lebih sederhana karena dihitung dari omzet tanpa perlu laporan laba rugi fiskal. Namun jika laba tipis atau rugi, tarif normal bisa lebih menguntungkan.
Bagaimana cara menghitung angsuran PPh Pasal 25 tahun depan?
Estimasi angsuran PPh Pasal 25 per bulan = (PPh Terutang − Kredit PPh 22/23/24) ÷ 12. Misalnya jika PPh Terutang Rp 360 juta dan kredit pajak Rp 60 juta, maka angsuran PPh 25 = (360 − 60) ÷ 12 = Rp 25 juta per bulan. Angsuran dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Apa yang dimaksud PPh 29 dan kapan harus dibayar?
PPh Pasal 29 adalah PPh Badan yang kurang dibayar, yaitu selisih antara PPh Terutang dikurangi kredit pajak (PPh 22/23/24) dan angsuran PPh 25 yang sudah dibayar sepanjang tahun. PPh 29 harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan, yaitu paling lambat 30 April. Keterlambatan bayar dikenai sanksi bunga 2% per bulan.
