Pilih jenis wajib pajak di bawah, masukkan nilai peredaran bruto atau nilai ekspor, dan kalkulator akan menghitung PPh 15 terutang secara otomatis sesuai tarif efektif terbaru.
Apa itu PPh Pasal 15?
PPh Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dihitung menggunakan Norma Penghitungan Khusus (NPK) — bukan berdasarkan pembukuan biasa. Mekanisme ini ditetapkan Menteri Keuangan karena untuk kelompok wajib pajak tertentu — seperti perusahaan pelayaran, penerbangan, dan kantor perwakilan asing — sangat sulit menentukan Penghasilan Kena Pajak menggunakan Pasal 16 ayat (1) atau (3) UU PPh.
Dasar hukum utamanya adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan norma penghitungan tersebut. Berbeda dengan PPh lain, tarif PPh 15 sudah termasuk norma penghasilan neto sehingga langsung diterapkan terhadap peredaran bruto.
Siapa Saja yang Dikenakan PPh Pasal 15?
Tidak semua wajib pajak terkena PPh Pasal 15. Kelompok yang diatur meliputi empat jenis berikut:
1
Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
Perusahaan kapal berkedudukan di Indonesia yang mengangkut orang/barang antar-pelabuhan di Indonesia maupun rute internasional dari/ke Indonesia.
2
Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
Perusahaan angkutan udara niaga nasional yang memperoleh penghasilan dari perjanjian charter pesawat, baik rute domestik maupun internasional.
3
BUT Pelayaran/Penerbangan Asing
Wajib pajak luar negeri yang memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dan bergerak di bidang pelayaran atau penerbangan internasional.
4
Kantor Perwakilan Dagang Asing
KPD (representative office) milik perusahaan asing yang belum memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.
Tabel Tarif PPh Pasal 15 Terlengkap
Berikut ringkasan tarif efektif PPh 15 untuk semua kelompok wajib pajak, lengkap dengan norma penghitungan, sifat pajak, dan dasar hukumnya:
| Kelompok WP |
Tarif Efektif |
NPPN |
Dasar Pengenaan |
Sifat |
Dasar Hukum |
| Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri |
1,2% |
4% × 30% |
Peredaran bruto pengangkutan |
Final |
KMK 416/1996 |
| Perusahaan Penerbangan DN (Charter) |
1,8% |
6% × 30% |
Peredaran bruto perjanjian charter |
Tidak Final |
KMK 475/1996 |
| BUT Pelayaran/Penerbangan Asing |
2,64% |
6% × 44% |
Peredaran bruto dari/ke Indonesia |
Final |
KMK 417/1996 |
| KPD Asing / Representative Office |
0,44% |
— |
Nilai ekspor bruto ke Indonesia |
Final |
KMK 634/1994 |
💡 Mengapa ada dua angka NPPN? Tarif BUT asing sebesar 2,64% berasal dari norma 6% dikali 44% — bukan 30%. Angka 44% muncul karena BUT juga dikenakan pajak atas laba yang "dipindahkan" ke induk (branch profit tax 20%), sehingga efektif: 30% + (100% − 30%) × 20% = 44%.
Cara Menghitung PPh Pasal 15 — 4 Contoh Kasus Nyata
Kasus 1: PPh 15 Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
PT Samudra Nusantara, perusahaan pelayaran berkantor di Surabaya, menyewakan kapalnya kepada PT Maju Logistik untuk mengangkut 1.200 ton pupuk dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Belawan. Nilai sewa kapal berdasarkan perjanjian charter adalah Rp350.000.000.
Perhitungan:
PPh 15 = 1,2% × Rp350.000.000 = Rp4.200.000 (dipotong PT Maju Logistik selaku pencharter / pemotong pajak, bersifat FINAL)
Kasus 2: PPh 15 Charter Penerbangan Dalam Negeri
PT Langit Biru, maskapai charter yang beroperasi dari Jakarta, menerima kontrak dari PT Tambang Berkah untuk menerbangkan 150 karyawan dari Balikpapan ke lokasi tambang di Kutai Kartanegara. Nilai charter yang disepakati adalah Rp280.000.000.
Perhitungan:
PPh 15 = 1,8% × Rp280.000.000 = Rp5.040.000 (dipotong PT Tambang Berkah selaku pencharter, bersifat TIDAK FINAL — dapat dikreditkan di SPT Tahunan PT Langit Biru)
Kasus 3: PPh 15 BUT Pelayaran Asing
Pacific Ocean Shipping Co., perusahaan pelayaran berkedudukan di Singapura, memiliki BUT di Jakarta. Perusahaan ini menerima imbalan Rp1.200.000.000 dari PT Ekspor Jaya atas pengangkutan barang dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Singapura.
Perhitungan:
PPh 15 = 2,64% × Rp1.200.000.000 = Rp31.680.000 (dipotong PT Ekspor Jaya, bersifat FINAL)
Kasus 4: PPh 15 Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPD)
Sunrise Trading Co. Ltd, perusahaan dagang asal Thailand yang belum memiliki P3B dengan Indonesia, membuka representative office di Jakarta. Perusahaan ini menyerahkan barang senilai Rp500.000.000 kepada PT Retail Prima yang berkedudukan di Jakarta.
Perhitungan:
PPh 15 = 0,44% × Rp500.000.000 = Rp2.200.000 (bersifat FINAL, disetor sendiri jika penerima bukan pemotong pajak)
Siapa yang Wajib Memotong PPh Pasal 15?
Kewajiban memotong PPh 15 berlaku ketika penghasilan diperoleh melalui perjanjian charter/sewa. Pemotong adalah pihak yang melakukan pembayaran, selama memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak, yaitu:
- Badan Pemerintah (termasuk bendahara kementerian/lembaga)
- Subjek Pajak Badan Dalam Negeri (perusahaan/badan usaha berbadan hukum di Indonesia)
- Penyelenggara Kegiatan
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
⚠️ Jika pencharter bukan pemotong pajak (misalnya perseorangan yang bukan pengusaha), maka kewajiban menyetor PPh 15 beralih ke pemilik kapal/pesawat selaku wajib pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Sifat Final vs Tidak Final PPh Pasal 15
Perbedaan sifat final dan tidak final berdampak langsung pada pelaporan SPT Tahunan:
✅ Final (Pelayaran DN, BUT Asing, KPD Asing)
- PPh yang dipotong bersifat lunas
- Tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan
- Dilaporkan hanya sebagai lampiran daftar pemotongan
- Penghasilan tetap dilaporkan, namun pajak tidak dihitung ulang
⚡ Tidak Final (Charter Penerbangan DN)
- PPh yang dipotong merupakan uang muka pajak
- Dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di SPT Tahunan
- Selisih lebih/kurang bayar diselesaikan di akhir tahun
- Penghasilan digabung dengan penghasilan lain di SPT Tahunan
Tata Cara Setor dan Lapor PPh Pasal 15
Proses administrasi PPh 15 mengikuti alur yang terstruktur. Berikut langkah-langkahnya:
1
Pemotongan
Pencharter/pemotong pajak menghitung dan memotong PPh 15 saat membayar sewa kapal/pesawat.
2
Setor ke Kas Negara
Setorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui bank persepsi menggunakan kode billing MAP 411128, KJS 411.
3
Buat Bukti Potong
Berikan bukti pemotongan PPh 15 kepada pemilik kapal/pesawat sebagai dokumentasi untuk SPT Tahunan mereka.
4
Lapor SPT Masa
Laporkan SPT Masa PPh 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui e-Filing DJP Online atau saluran pelaporan resmi.
PPh 15 dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Penerapan PPh 15 untuk perusahaan asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan tax treaty. Secara umum, OECD Model dan UN Model mengatur bahwa hak pemajakan atas penghasilan pelayaran dan penerbangan internasional berada di negara domisili (resident country) perusahaan.
Artinya, jika perusahaan pelayaran atau penerbangan asing berasal dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, tarif PPh 15 sebesar 2,64% berpotensi dikurangi atau bahkan ditiadakan sesuai klausul dalam tax treaty yang berlaku. Pengusaha perlu memastikan status P3B negaranya sebelum menerapkan tarif.
💡 Tip: Daftar negara yang memiliki P3B dengan Indonesia tersedia di situs resmi DJP (pajak.go.id). Jika negara asal perusahaan memiliki P3B, konsultasikan penerapannya dengan konsultan pajak untuk memastikan perlakuan yang benar.
Kumpulan jawaban atas pertanyaan paling umum seputar PPh 15 pelayaran, penerbangan, dan KPD asing.
Q: Apa itu PPh Pasal 15?
PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus (NPK) untuk kelompok wajib pajak tertentu — pelayaran, penerbangan charter, BUT asing, dan KPD asing — yang sulit dihitung PKP-nya secara biasa. Dasar hukumnya adalah Pasal 15 UU No. 36 Tahun 2008.
Q: Berapa tarif PPh 15 pelayaran dalam negeri?
1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Berasal dari norma penghasilan neto 4% dikali tarif PPh Badan 30%. Diatur dalam KMK No. 416/KMK.04/1996.
Q: Apakah PPh 15 charter penerbangan bersifat final?
Tidak. PPh 15 atas charter penerbangan dalam negeri sebesar 1,8% bersifat TIDAK FINAL — dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan Badan perusahaan penerbangan tersebut.
Q: Siapa yang wajib memotong PPh 15?
Pencharter (penyewa kapal/pesawat) yang merupakan badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Jika penyewa bukan pemotong pajak, pemilik kapal/pesawat wajib menyetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Q: Kapan batas waktu setor PPh 15?
Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran charter, menggunakan kode billing dengan MAP 411128 dan kode jenis setoran (KJS) 411. Pelaporan SPT Masa PPh 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Q: Berapa tarif PPh 15 untuk BUT perusahaan asing?
2,64% dari peredaran bruto, bersifat final. Berasal dari norma 6% dikali tarif efektif 44% (30% PPh Badan + 20% branch profit tax atas sisa laba). Diatur dalam KMK No. 417/KMK.04/1996.
Q: Apa itu KPD asing dan berapa tarif PPh 15-nya?
KPD (Kantor Perwakilan Dagang) asing atau representative office adalah kantor perwakilan milik wajib pajak luar negeri di Indonesia. Jika berasal dari negara yang belum memiliki P3B dengan Indonesia, dikenakan PPh 15 sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final (KMK 634/1994).
Q: Apakah tarif PPh 15 bisa berbeda karena tax treaty?
Ya. Untuk perusahaan asing dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, tarif PPh 15 berpotensi dikurangi atau dibebaskan sesuai klausul dalam tax treaty terkait penghasilan dari pelayaran dan penerbangan internasional. Selalu cek status P3B sebelum menerapkan tarif normal.
